KKP Perketat Pengawasan Program Kampung Nelayan Merah Putih

Pangannews.id - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan seluruh tahapan pelaksanaan program prioritas Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) akan diawasi secara ketat.

Pengawasan ini dilakukan untuk menjamin program strategis tersebut berjalan transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat nelayan.

Inspektur Jenderal KKP, Ade Tajudin Sutiawarman, menjelaskan bahwa pihaknya menyiapkan serangkaian langkah pengawasan mulai dari tahap awal hingga akhir pekerjaan konstruksi.

Salah satunya melalui kegiatan Mutual Check Awal (MC-0) di lapangan, guna memastikan kesesuaian antara rencana teknis dan kondisi aktual sebelum pembangunan dimulai.

“Kami tidak ingin program-program ini di kemudian hari menghadapi masalah yang dapat merugikan negara dan rakyat,” ujar Ade.

Selain pemantauan langsung di lapangan, Itjen KKP juga melakukan review atas setiap usulan pembayaran pekerjaan di proyek KNMP.

Menurut Ade, proses verifikasi tersebut dilakukan minimal dua kali di setiap lokasi proyek, untuk memastikan akurasi dokumen dan progres fisik di lapangan.

“Pelaksanaan pengawasan ini tidak mudah. Diperlukan auditor dengan kompetensi teknis yang kuat dan dukungan sistem pemantauan jarak jauh yang efektif. Di tahap awal kami juga mendampingi proses survei calon penyedia sarana dan prasarana hilir KNMP,” katanya.

Ade menegaskan, percepatan pelaksanaan program strategis KKP harus tetap mematuhi prinsip kehati-hatian, baik dari aspek administratif, regulasi, maupun tata kelola.

Setiap kebijakan baru, lanjutnya, wajib didukung dengan peraturan yang jelas agar pelaksanaan program dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Itjen KKP juga membangun sinergi dengan pengawas eksternal, seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta aparat penegak hukum. Kolaborasi lintas lembaga ini diharapkan dapat mengidentifikasi potensi risiko sejak dini, mencegah penyimpangan, dan memperkuat sistem akuntabilitas di sektor kelautan dan perikanan.

“Sinergi pengawasan ini menjadi bagian penting dari komitmen kami untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan,” tegas Ade.

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono sebelumnya menekankan pentingnya pengawasan menyeluruh terhadap proyek-proyek strategis KKP.

Ia meminta setiap unit kerja memastikan pelaksanaan program sesuai prinsip akuntabilitas agar mewujudkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berintegritas dan berkeadilan.

Editor : Adi Permana