KKP Kembangkan Konsep Waterfront City, Satukan Tata Ruang Laut dan Darat

Pangannews.id - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah menyiapkan langkah baru dalam penataan wilayah pesisir melalui pengembangan konsep waterfront city, atau kota tepi air, yang mengintegrasikan tata ruang laut dan darat secara menyeluruh.

Konsep ini dirancang untuk menciptakan kawasan pesisir yang berkelanjutan, produktif, dan memiliki daya saing ekonomi tinggi, sekaligus meminimalisir tumpang tindih kebijakan antarwilayah.

Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut (PRL) KKP, Kartika Listriana menjelaskan, keterpaduan antara ruang laut dan darat menjadi kunci dalam pengelolaan pesisir modern.

“Sebagai modelling penataan ruang laut dan darat, kami akan mengembangkan kawasan waterfront city yang terencana dan terintegrasi,” ujarnya.

Adapun wilayah yang dipersiapkan sebagai kawasan percontohan meliputi Sabang, Batang, Bitung, Morotai, Marunda, Semarang, dan Surabaya.

Kartika mengungkapkan, pembangunan waterfront city bertujuan untuk menciptakan kawasan yang tidak hanya unggul secara ekonomi, tetapi juga ramah lingkungan dan nyaman dihuni.

“Melalui pengembangan kawasan pesisir ini, kami ingin meningkatkan nilai ekonomi lewat pariwisata dan aktivitas komersial, menjaga kualitas lingkungan, serta melestarikan ekosistem laut,” jelasnya.

Konsep waterfront city juga akan diselaraskan dengan pengembangan energi baru terbarukan dan program penurunan emisi perkotaan, sebagai bagian dari transformasi kawasan pesisir menuju kota hijau dan rendah karbon.

Kartika menekankan pentingnya integrasi antara darat, laut, dan pulau-pulau kecil sebagai prasyarat utama pengelolaan wilayah pesisir yang berkelanjutan.

Selain itu, penguatan kerja sama lintas pihak, mulai dari perguruan tinggi, pemerintah daerah, pelaku usaha, hingga masyarakat pesisir, menjadi bagian tak terpisahkan dari penyusunan dan pelaksanaan kebijakan ruang laut.

“Pendekatan kolaboratif akan memastikan pengelolaan ruang laut berjalan tidak hanya efektif, tetapi juga inklusif dan adaptif. Prinsipnya, pembangunan harus menyeimbangkan aspek ekonomi dan keberlanjutan lingkungan,” tutur Kartika.

Dia juga menegaskan bahwa tata ruang laut Indonesia kini telah mengalami kemajuan signifikan. Salah satunya, Rencana Tata Ruang Laut Nasional (RTRLN) telah masuk tahap integrasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), dan ditargetkan selesai pada Desember 2025.

Selain itu, KKP telah menyusun berbagai dokumen zonasi ruang laut di tingkat nasional dan daerah, antara lain 17 Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah (RZ KAW), 16 Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN), 44 Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT), serta 34 Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZ WP3K).

Seluruh upaya tersebut menjadi bagian dari kebijakan terpadu “One Spatial Planning Policy”, yang bertujuan menyelaraskan pembangunan ruang laut dan darat, menghindari konflik pemanfaatan ruang, serta menciptakan efisiensi investasi.

“Integrasi tata ruang laut dan darat bukan hanya soal peta atau regulasi, tapi tentang bagaimana kita membangun keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian laut,” imbuh Kartika.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa penataan ruang laut menjadi fondasi utama kebijakan ekonomi biru Indonesia. Dengan pengaturan pemanfaatan ruang laut yang efisien, adil, dan berkelanjutan, Indonesia diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara eksploitasi sumber daya dan konservasi ekosistem.

Momentum pengembangan waterfront city juga bertepatan dengan Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan dalam rangka HUT ke-26 KKP, yang menjadi refleksi perjalanan kementerian dalam menata arah pembangunan kelautan dan pesisir berbasis keberlanjutan.

Editor : Adi Permana