Kelompok Tani Hutan Catat Transaksi Ekonomi Rp3 Triliun di 38 Provinsi

Pangannews.id - Kementerian Kehutanan mencatat, aktivitas ekonomi Kelompok Tani Hutan (KTH) di seluruh Indonesia menunjukkan perkembangan pesat.

Sepanjang 2020–2024, sebanyak 27.136 KTH yang tersebar di 38 provinsi berhasil mencatatkan nilai transaksi ekonomi mencapai Rp3 triliun, hasil pendampingan lebih dari 10 ribu penyuluh kehutanan.

Data tersebut disampaikan Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki dalam Musyawarah Nasional Penyuluhan Kehutanan 2025 di Jakarta, Selasa (21/10/2025).

Menurutnya, capaian ini menjadi bukti bahwa sektor kehutanan tak hanya menjaga ekosistem, tetapi juga mampu memperkuat ekonomi masyarakat di sekitar hutan.

Berdasarkan data aplikasi SIMLUH per tanggal 21 Oktober 2025 menunjukkan, sebanyak 10.124 penyuluh kehutanan yang tersebar di 38 provinsi telah mendampingi 27.136 Kelompok Tani Hutan (KTH) dan berhasil mencatatkan Nilai Transaksi Ekonomi KTH sebesar lebih dari 3 triliun rupiah atau tepatnya Rp3.018.278.799.335.

Sementara itu, melalui program Perhutanan Sosial, tercatat Nilai Ekonomi Nasional (NEKON) sebesar Rp1.005.226.386.584 atau Rp1 triliun dari 3.146 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS).

Rohmat menjelaskan, KTH saat ini telah bertransformasi menjadi basis ekonomi hijau yang berperan penting dalam pembangunan kehutanan berkelanjutan.

Melalui berbagai kegiatan produktif seperti pengelolaan hasil hutan bukan kayu, budidaya tanaman hutan, dan usaha jasa lingkungan, kelompok tani hutan mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian desa.

“Kegiatan KTH tidak hanya mengurangi ketergantungan pada penebangan pohon, tetapi juga membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar hutan,” kata Rohmat.

Ia menilai, keberhasilan KTH juga mencerminkan efektivitas pendampingan penyuluh kehutanan di lapangan, baik dari kalangan ASN, penyuluh swadaya masyarakat, maupun sektor swasta.

Dari total capaian tersebut, aktivitas ekonomi yang menyumbang nilai transaksi Rp2,9 triliun berasal dari 10.094 KTH yang didampingi oleh 3.138 penyuluh ASN, 6.029 penyuluh swadaya, dan 883 penyuluh swasta.

“Capaian ini menunjukkan bahwa KTH telah menjadi pelaku penting dalam ekonomi masyarakat hutan. Mereka bukan lagi objek pembangunan, tapi subjek yang mandiri dan berdaya,” ujar Rohmat.

Selain KTH, program Perhutanan Sosial juga berkontribusi besar terhadap ekonomi masyarakat dengan Nilai Ekonomi Nasional (NEKON) mencapai Rp1 triliun dari 3.146 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang didampingi 2.137 pendamping, sebagian besar di antaranya adalah penyuluh kehutanan.

Menurut Rohmat, Nilai Transaksi Ekonomi KTH dan NEKON menjadi indikator penting keberhasilan penyuluhan kehutanan dalam menggerakkan ekonomi rakyat.

Kedua capaian itu menunjukkan kontribusi sektor kehutanan terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional di luar sektor swasta besar.

“Penyuluhan kehutanan kini terbukti memberi kontribusi langsung terhadap perekonomian nasional. Masyarakat hutan mampu mandiri secara ekonomi tanpa harus mengorbankan kelestarian alam,” katanya.

Rohmat juga menekankan pentingnya penyuluhan sebagai investasi sosial jangka panjang. Ke depan, Kementerian Kehutanan berkomitmen memperkuat peran KTH sebagai motor utama pembangunan ekonomi hutan berbasis masyarakat, sekaligus memperluas jejaring pemasaran hasil hutan yang berkelanjutan.

Editor : Adi Permana