Indonesia Buka Peluang Investasi Kakao dan Sawit Lintas Negara

Pers Pangannews

23 jam yang lalu

Pengeringan biji kakao. (Foto : Pixabay)

Pangannews.id - Indonesia menjajaki kerja sama dengan Malaysia dan Papua Nugini untuk memperkuat rantai nilai kakao dan kelapa sawit yang berkelanjutan.

Pembahasan itu berlangsung dalam Regional Learning Forum on Sustainable Commodities di Jakarta, 27-28 Agustus 2026. Forum tersebut menjadi ruang bagi ketiga negara untuk bertukar pengalaman dan membahas praktik yang dapat dikembangkan bersama.

Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kemenko Pangan Nani Hendiarti mengatakan hasil forum berpeluang ditindaklanjuti dalam bentuk kerja sama baru.

“Dari FOLUR ini bisa saja nanti, dari diskusi yang terjadi dalam dua hari ke depan, akan ada usulan kerja sama sebagai tindak lanjut,” kata Nani, Kamis (27/8/2026).

FOLUR Indonesia merupakan program pengembangan rantai nilai komoditas berkelanjutan yang mencakup kelapa sawit, kakao, kopi, dan beras. Program tersebut mendapat dukungan Global Environment Facility (GEF).

Nani mengatakan kerja sama dapat melibatkan pemerintah, sektor swasta, akademisi, generasi muda, petani kecil, dan mitra pembangunan. Hasil pembahasan forum juga dapat menjadi dasar penyusunan proposal baru.

Menurut dia, kolaborasi diperlukan karena persoalan kakao dan sawit tidak terbatas pada satu negara. Tantangannya meliputi perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, dinamika pasar, serta pembagian nilai dalam rantai komoditas.

Petani kecil juga menjadi perhatian karena memiliki peran dalam produksi kakao dan sawit. Pengembangan rantai nilai berkelanjutan diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Forum turut membahas pengalaman FOLUR, Sustainable Landscape Program Indonesia (SLPI), Forests, Agriculture and Sustainable Trade (FAST), dan Green Commodities Programme (GCP). Pembahasannya mencakup pengelolaan lanskap, keterlacakan, akses pasar dan pembiayaan, sertifikasi keberlanjutan, serta peningkatan kapasitas petani kecil.

Kegiatan itu juga mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, produsen, pembeli, investor, dan pengembang proyek melalui Sustainable Commodities Investment Business Forum.

Untuk sawit, inisiatif dari Indonesia, Malaysia, dan Papua Nugini dipertemukan dengan calon investor dan pembeli. Sementara untuk kakao, Indonesia dan Papua Nugini menawarkan peluang investasi di antaranya infrastruktur pengolahan dan penguatan kapasitas petani kecil.

Resident Representative UNDP Indonesia Sara Ferrer Olivella mengatakan ketiga negara menghadapi tantangan serupa dalam membangun rantai komoditas yang inklusif dan berkelanjutan.

“Sektor swasta sangat penting dalam transformasi komoditas dan rantai nilai ini,” ucap Sara.

Di Indonesia, tata kelola sawit diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO).

Data Kementerian Pertanian mencatat luas perkebunan sawit nasional pada 2025 sekitar 16,83 juta hektare. Sekitar 6,93 juta hektare merupakan perkebunan rakyat dengan sekitar 3,04 juta pekebun.

Pemerintah menargetkan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) seluas 50.000 hektare pada 2026. Hingga 27 Juli 2026, rekomendasi teknis PSR mencapai 23.688 hektare atau 47,4 persen dari target.

Produksi CPO Indonesia pada 2025 mencapai sekitar 51,6 juta ton, meningkat 7,5 persen dibandingkan 2024 yang sebesar 48,16 juta ton.

Untuk kakao, produksi nasional pada 2025 tercatat 616.103 ton dari luas areal 1,36 juta hektare, dengan produktivitas rata-rata 714 kilogram per hektare.

Editor : Adi Permana