Pemprov Jateng Siapkan Rp6 Juta per Hektare untuk Petani Gagal Panen

Pers Pangannews

12 jam yang lalu

Ilustrasi gagal panen. (Foto : Pixabay)

Pangannews.id - Musim kemarau mulai berdampak pada kegiatan tanam padi di Jawa Tengah (Jateng). Luas lahan yang bisa ditanami dilaporkan berkurang sekitar 20 persen akibat keterbatasan air.

Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah Defransisco Dasilva Tavares mengatakan setidaknya enam wilayah menjadi perhatian karena lebih dulu mengalami kekeringan. Daerah tersebut yakni Wonogiri, Blora, Rembang, Grobogan, Jepara, dan sebagian wilayah Cilacap.

“Itu beberapa lokasi yang kita pantau karena kekeringannya lebih dulu,” kata Defransisco, dikutip dari Antara, Jumat (28/8/2026).

Meski luas lahan yang dapat ditanami berkurang, petani masih terus melakukan penanaman. Defransisco mengatakan angka penurunan sekitar 20 persen tersebut masih dapat berubah karena laporan dari lapangan diperbarui setiap bulan.

“Turun sekitar 20 persen, tapi itu laporan yang angkanya masih bisa berbeda, karena penyuluh juga di lapangan, ini laporan per bulan lalu (Juli),” ujarnya.

Menurut dia, dampak kekeringan tidak terjadi secara merata di seluruh wilayah. Pemerintah pun terus mengupayakan ketersediaan air untuk mempertahankan produksi padi.

Upaya tersebut dilakukan bersama pemerintah kabupaten, Kementerian Pertanian, penyuluh, Bank Indonesia, dan BBWS. Pasokan air diupayakan tetap tersedia untuk lahan pertanian yang terdampak keterbatasan air.

Untuk wilayah yang sulit memperoleh air, pemerintah menyiapkan sumur dalam maupun sumur dangkal. Air dari sumber tersebut kemudian dialirkan ke lahan pertanian menggunakan pompa dan pipa.

Di sisi lain, petani yang mengalami gagal panen juga mendapat perlindungan melalui program asuransi pertanian.

Pada 2026, asuransi pertanian disiapkan untuk 10.400 hektare lahan padi yang tersebar di 29 kabupaten dan Kota Semarang.

Petani dapat mengajukan klaim apabila mengalami gagal panen akibat kekeringan maupun serangan hama. Namun, klaim baru dapat diberikan jika tingkat kerusakan lahan mencapai sedikitnya 75 persen dan telah melalui pemeriksaan.

“Kalau gagalnya 75 persen, kondisinya tidak bisa diselamatkan dari luasan itu, otomatis diganti, biasanya Rp6 juta per hektare untuk mengganti kerugiannya,” kata Defransisco.

Editor : Adi Permana