Wednesday, 20 November 2024 19:42 WIB
Pangannews.id - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mencatatkan kemajuan signifikan dalam program perhutanan sosial yang telah mencakup lebih dari 8 juta hektare hutan hingga Oktober 2024. Program ini melibatkan lebih dari 1,3 juta kepala keluarga yang mendapatkan akses pengelolaan kawasan hutan.
Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) Kemenhut, Mahfudz, mengungkapkan bahwa pencapaian ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk terus memperluas akses kawasan hutan bagi masyarakat yang terdampak ketimpangan penguasaan lahan.
"Hingga akhir tahun ini, kami menargetkan luas perhutanan sosial menjadi 8,3 juta hektare, termasuk pengakuan terhadap hutan adat," kata Mahfudz dalam diskusi daring di Paviliun Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-29 (COP29) di Azerbaijan, Rabu (20/11/24).
Hingga saat ini, hutan adat di Indonesia juga telah tercatat mencapai lebih dari 250.000 hektare, dengan 138 masyarakat hukum adat yang mendapat pengakuan. Luas indikatif hutan adat sendiri diperkirakan lebih dari 1 juta hektare.
Perhutanan sosial telah menjadi salah satu program prioritas nasional sejak dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2015-2019 dan berlanjut hingga 2020-2024.
Program ini diharapkan dapat memberikan akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk mengelola kawasan hutan, yang pada gilirannya dapat mengurangi kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi berbasis kelola hutan.
"Program perhutanan sosial adalah solusi korektif untuk mengatasi ketimpangan akses terhadap lahan hutan yang sebelumnya menyebabkan kesulitan bagi masyarakat dalam memperoleh modal usaha dan hak kelola kawasan hutan," tambah Mahfudz.
Kemenhut juga menyatakan bahwa perhutanan sosial berperan besar dalam mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) Indonesia melalui pendekatan FOLU Net Sink 2030 (Forest and Other Land Use).
Mahfudz menjelaskan bahwa perhutanan sosial diproyeksikan berkontribusi hampir 60 persen, setara dengan pengurangan 140 juta ton CO2eq pada tahun 2030. Dari total target perhutanan sosial sebesar 12,7 juta hektare pada 2030, program ini diperkirakan akan menyumbang sekitar 24,6 juta ton CO2eq, atau sekitar 18 persen dari target pengurangan emisi Indonesia.
Selain itu, Mahfudz menegaskan pentingnya pengembangan proyek-proyek inovatif yang dapat mendukung mitigasi perubahan iklim dan memperkuat ketahanan pangan serta gizi nasional. Dalam implementasinya, perhutanan sosial tidak hanya berfokus pada pengelolaan sumber daya alam, tetapi juga pada peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat yang mengelola kawasan hutan.
"Kami bertekad untuk terus mengembangkan strategi inovatif dalam memperkuat kebijakan kehutanan berbasis masyarakat dan menjadikan perhutanan sosial Indonesia sebagai tolok ukur pengelolaan hutan lestari di dunia," pungkas Mahfudz.
Editor : Adi Permana
Friday, 07 February 2025 11:28 WIB
Thursday, 02 January 2025 19:15 WIB
Monday, 16 December 2024 10:49 WIB
Monday, 09 December 2024 13:16 WIB
You must login to comment...
Be the first comment...