7 Juta Hektare Lahan Perhutanan Sosial Siap Digarap untuk Ketahanan Pangan

Pers Pangannews

Senin, 17 Maret 2025 14:50 WIB

7 juta hektare lahan perhutanan sosial siap digarap untuk ketahanan pangan. (Foto : Pixabay)

Pangannews.id - Program Perhutanan Sosial yang digagas Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memberikan akses kepada petani untuk memanfaatkan lahan hutan yang terdegradasi, sehingga dapat menanam berbagai komoditas pangan seperti sorgum, sagu, dan jagung.

Melalui Perhutanan Sosial, petani tidak hanya diberdayakan, tetapi juga turut berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan mereka dan mendukung ketahanan pangan Indonesia.

Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, menjelaskan bahwa salah satu contoh sukses program Perhutanan Sosial adalah penanaman sorgum oleh kelompok petani hutan PKTHMTB di Karawang, Jawa Barat.

Sorgum, yang dikenal sebagai tanaman dengan berbagai manfaat, dianggap sebagai alternatif penting untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

"Tanaman ini dapat menjadi substitusi beras, pakan ternak, bahan baku bioetanol, hingga gula," ujar Raja Juli.

Selain itu, sorgum memiliki keunggulan karena dapat dipanen hingga tiga kali dalam setahun, berbeda dengan jagung yang hanya sekali panen dalam satu siklus tanam.

Program Perhutanan Sosial juga membuka peluang bagi hilirisasi produk pertanian, seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Fadli Zon.

Menurutnya, diversifikasi pangan yang dilakukan melalui program ini juga membuka peluang untuk mengembangkan berbagai sektor, mulai dari kuliner hingga industri lainnya.

"Dengan potensi lahan yang luas, kita dapat mengembangkan berbagai jenis tanaman yang mendukung ketahanan pangan nasional dan mengurangi ketergantungan pada impor," kata Fadli.

Kementerian Kehutanan juga berupaya mengoptimalkan fungsi lahan yang sebelumnya terdegradasi. Salah satu inisiatif yang sedang dilakukan adalah mengidentifikasi 1,1 juta hektare lahan yang dapat ditanami padi varietas gogo secara agroforestri.

Raja Juli menjelaskan bahwa pendekatan agroforestri akan mengembalikan fungsi ekologis lahan dan meningkatkan produksi pangan dengan menanam pohon hutan bersama tanaman pangan seperti padi gogo dan jagung.

"Selama ini ada potensi kehutanan yang belum dimaksimalkan fungsinya. Oleh karena itu, saya diminta presiden untuk memaksimalkan fungsi hutan," ujar Raja Juli.

Menteri Kehutanan memastikan bahwa pemerintah tidak akan membuka hutan untuk dijadikan lahan pertanian. Sebaliknya, pemerintah berfokus pada revitalisasi dan mereboisasi hutan yang terdegradasi akibat bencana alam, kebakaran hutan, atau ilegal logging.

"Kami tidak akan membuka hutan, tetapi justru akan merevitalisasi hutan yang sudah terdegradasi," tambahnya.

Sebagai bagian dari kebijakan nasional, program Perhutanan Sosial bertujuan untuk mendorong masyarakat di sekitar hutan untuk mengelola hutan secara berkelanjutan. Raja Juli menambahkan bahwa program ini diproyeksikan dapat memberikan akses pengelolaan kepada petani seluas 8,3 juta hektare lahan hutan. Dari jumlah tersebut, 1,9 juta hektare di antaranya akan difokuskan untuk pengembangan agroforestri pangan, dengan melibatkan lebih dari 1,4 juta kepala keluarga.

Dengan target akses pengelolaan lahan yang mencapai 7 juta hektare, program Perhutanan Sosial diharapkan dapat terus memperkuat ketahanan pangan nasional.

Selain itu, dengan pemberdayaan petani dan pengelolaan lahan yang berkelanjutan, program ini juga akan turut mengurangi ketergantungan pada impor pangan dan memberikan kontribusi besar bagi perekonomian Indonesia.

Editor : Adi Permana