Kebutuhan Tenaga Gizi Melonjak, Kampus Diminta Adaptasi Kurikulum

Pers Pangannews

16 jam yang lalu

Salah satu dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Pangannews.id - Kebutuhan tenaga ahli gizi di Indonesia melonjak tajam seiring masifnya pengembangan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah. Kondisi ini menjadi salah satu dampak dari implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terus diperluas pemerintah.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan setiap unit SPPG wajib memiliki tenaga ahli gizi untuk menjamin kualitas makanan yang disajikan.

“Setiap SPPG harus ada ahli gizi, karena yang kita tetapkan itu bukan menu nasional, melainkan standar komposisi gizi. Jadi, harus ada yang meramu sesuai potensi lokal,” ujar Dadan.

Menurut dia, pendekatan yang digunakan dalam program ini tidak seragam secara nasional. Setiap daerah memiliki karakteristik bahan pangan dan pola konsumsi berbeda, sehingga peran ahli gizi menjadi krusial dalam menyusun menu yang tepat, seimbang, dan sesuai kebutuhan masyarakat setempat.

Dengan jumlah SPPG yang kini telah mencapai puluhan ribu unit, kebutuhan tenaga gizi ikut terdongkrak signifikan. Setiap unit setidaknya membutuhkan satu ahli gizi, belum termasuk tenaga pendukung di bidang pengolahan makanan dan pengawasan mutu.

Lonjakan kebutuhan ini sekaligus mengubah peta minat tenaga kerja di sektor kesehatan. Profesi ahli gizi yang sebelumnya kurang diminati, kini justru menjadi salah satu yang paling dibutuhkan.

“Program studi gizi dulu tidak terlalu diminati, tetapi sekarang justru menjadi yang paling laku karena kebutuhan di lapangan sangat besar,” kata Dadan.

BGN juga membuka peluang bagi tenaga kerja dengan latar belakang lain yang relevan, seperti kesehatan masyarakat, teknologi pangan, hingga keamanan pangan. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia tanpa mengorbankan kualitas layanan di lapangan.

Dadan menilai, tingginya kebutuhan tenaga ahli gizi menjadi bukti bahwa Program MBG tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan dan ekonomi, tetapi juga mendorong perubahan di sektor pendidikan.

Perguruan tinggi, kata dia, mulai dituntut menyesuaikan kurikulum dan kapasitas pendidikan, khususnya di bidang gizi dan pangan. Kondisi ini dinilai sebagai momentum untuk menghidupkan kembali pendidikan vokasi dan profesi yang selama ini kurang diminati.

“Keberadaan ahli gizi menjadi kunci dalam keberhasilan program ini, karena pendekatan yang digunakan berbasis potensi lokal dan kebutuhan riil masyarakat,” pungkasnya.

Editor : Adi Permana