Riset BRIN Ungkap Krisis Garis Pantura, Abrasi dan Penurunan Tanah Kian Parah

Pers Pangannews

5 jam yang lalu

Jalur Pantai Utara (Pantura) dan Jalan Tol Trans Jawa, Pansela juga menawarkan pengalaman perjalanan yang berbeda dengan panorama pesisir selatan Pulau Jawa. (Foto: Antara)

Pangannews.id - Garis Pantai Utara (Pantura) Jawa menghadapi tekanan serius. Hasil riset terbaru menunjukkan lebih dari separuh wilayah pesisir tersebut kini mengalami erosi, menggerus daratan dan mengancam ruang hidup masyarakat.

Peneliti Pusat Riset Iklim dan Atmosfer Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Tubagus Solihuddin, mengungkapkan sebanyak 65,8 persen garis pantai Pantura Jawa mengalami erosi dalam kurun dua dekade terakhir. Temuan itu didasarkan pada analisis citra satelit Sentinel sepanjang periode 2000 hingga 2024.

“Perubahan garis pantai didominasi erosi sebesar 65,8 persen, sementara akresi hanya 34,2 persen,” kata Tubagus, dikutip dari Antara.

Menurutnya, tekanan pembangunan menjadi salah satu pemicu utama. Pertumbuhan permukiman dan pusat ekonomi di kawasan pesisir berlangsung masif, seiring meningkatnya jumlah penduduk. Kondisi ini mendorong eksploitasi sumber daya laut dan pesisir secara intensif.

Di sisi lain, faktor geologi turut memperparah kerentanan. Tubagus menjelaskan sekitar 84 persen Pantura Jawa tersusun atas endapan pluvial dan delta yang masih bersifat lepas atau belum terkonsolidasi kuat. Struktur tanah seperti ini membuat kawasan pesisir mudah tererosi dan mengalami pemampatan.

“Secara geologi, material penyusunnya memang rentan. Jadi ketika ada tekanan tambahan, baik alami maupun akibat aktivitas manusia, dampaknya cepat terlihat,” ujarnya.

Fenomena yang paling mencolok, lanjutnya, adalah terjadinya erosi besar di wilayah delta, area yang secara alami justru menjadi tempat pengendapan sedimen. Kondisi ini menunjukkan adanya gangguan serius dalam sistem alami pesisir.

Gangguan tersebut tidak lepas dari aktivitas di wilayah hulu. Modifikasi sungai seperti kanalisasi, pembelokan aliran, hingga pembangunan bendungan telah memutus suplai sedimen ke kawasan muara. Akibatnya, wilayah pesisir kehilangan “pasokan alami” untuk menahan abrasi.

Dampaknya sudah terlihat di berbagai titik. Di Tanjung Pontang, Serang, daratan seluas 1,72 kilometer persegi hilang akibat perubahan aliran Sungai Ciujung Baru. Sementara di Pantai Bahagia, Muara Gembong, Bekasi, air laut merangsek hingga empat kilometer ke daratan, menenggelamkan infrastruktur dan merendam lebih dari 1.000 hektare tambak.

Kondisi serupa terjadi di Legonkulon, Subang, dengan intrusi air laut mencapai dua kilometer dan merendam sekitar 700 hektare tambak. Di Krangkeng, Indramayu, abrasi bahkan menggerus jalan desa sepanjang 500 meter hingga satu kilometer.

Situasi di Demak menjadi contoh lain yang mencolok. Wilayah yang pada abad ke-15 hingga ke-16 merupakan bagian dari Selat Muria dan kemudian menjadi daratan akibat sedimentasi, kini kembali tergerus. Air laut tercatat masuk sejauh lima hingga enam kilometer ke daratan, menelan sawah dan permukiman.

Tekanan terhadap Pantura tidak berhenti di situ. Kenaikan muka air laut dan penurunan muka tanah mempercepat laju kerusakan. Berdasarkan pemodelan data altimetri 1993–2025, kenaikan muka air laut di kawasan ini mencapai rata-rata 0,41 hingga 0,42 sentimeter per tahun, atau terakumulasi sekitar 15,5 sentimeter dalam 32 tahun terakhir.

“Pantura Jawa sedang menghadapi krisis nyata. Ini bukan hanya soal erosi atau banjir, tapi kombinasi dari berbagai faktor, termasuk kenaikan muka air laut dan amblesan tanah,” kata Tubagus.

Ia menegaskan, persoalan ini bukan lagi isu lokal, melainkan nasional. Pantura Jawa selama ini dikenal sebagai tulang punggung perekonomian, dengan konsentrasi industri, jalur logistik, hingga kawasan permukiman padat.

Menghadapi situasi tersebut, Tubagus menilai pendekatan penanganan tidak bisa dilakukan secara parsial. Ia mendorong kebijakan berbasis riset yang mempertimbangkan karakteristik tiap wilayah pesisir, serta melibatkan lintas sektor.

“Tidak ada solusi tunggal untuk seluruh Pantura. Penanganannya harus berbasis data, riset ilmiah, dan menjaga keseimbangan ekosistem,” ujarnya.

Tanpa langkah yang terintegrasi, ancaman di Pantura bukan hanya akan menggerus garis pantai, tetapi juga berpotensi mengikis fondasi ekonomi nasional yang selama ini bertumpu pada kawasan tersebut.

Editor : Adi Permana