Hadiri PENAS 2026, Gibran Sebut Petani dan Nelayan Jadi Pilar Kemandirian Pangan Indonesia

Pers Pangannews

15 jam yang lalu

Wapres Gibran di PENAS 2026. (Foto: Istimewa)

Pangannews.id - Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa Indonesia semakin mampu memenuhi kebutuhan pangan nasional secara mandiri. Keberhasilan tersebut, menurutnya, tidak terlepas dari kerja keras petani dan nelayan serta berbagai kebijakan pemerintah yang mendukung kemajuan sektor pertanian dan perikanan.

Pernyataan itu disampaikan saat membuka Pekan Nasional (PENAS) XVII Petani dan Nelayan Tahun 2026 di Gorontalo, Sabtu (20/6).

Dalam sambutannya, Wapres menekankan bahwa kemandirian pangan menjadi agenda prioritas pemerintah di tengah dinamika global yang penuh tantangan, seperti konflik geopolitik, perang dagang, dan gangguan rantai pasok internasional.

"Kita tidak boleh bergantung kepada negara lain dalam memenuhi kebutuhan pangan. Karena itu, kemandirian pangan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah," ujar Wapres Gibran.

Ia menjelaskan, meskipun sektor pangan menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, pemerintah tetap berkomitmen melakukan berbagai pembenahan di bidang pertanian. Upaya tersebut meliputi pengendalian alih fungsi lahan, penyediaan benih unggul, perluasan akses pembiayaan, kepastian pasar bagi petani, hingga penyaluran pupuk bersubsidi yang lebih tepat sasaran.

Wapres juga memberikan apresiasi kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman atas langkah deregulasi distribusi pupuk bersubsidi melalui penghapusan 145 aturan yang dinilai menghambat, sehingga manfaat program dapat lebih cepat dirasakan petani.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melaporkan bahwa target swasembada pangan yang sebelumnya diperkirakan tercapai dalam empat tahun berhasil diwujudkan hanya dalam waktu satu tahun.

"Ini yang tercepat sepanjang sejarah Indonesia," ujar Mentan Amran.

Menurut Amran, Indonesia mencatat pertumbuhan produksi pangan tertinggi kedua di dunia pada 2025 setelah Brasil. Peningkatan tersebut mendorong stok pangan nasional mencapai sekitar 5,2 juta ton, yang menjadi rekor tertinggi sejak Indonesia merdeka.

Dari sisi kesejahteraan petani, berbagai indikator juga menunjukkan perbaikan. Harga gabah saat ini berada di level Rp6.500 per kilogram sesuai kebijakan pemerintah, sementara Nilai Tukar Petani (NTP) mencapai angka 127, tertinggi dalam 34 tahun terakhir.

Kinerja sektor pertanian juga tercermin dari meningkatnya nilai ekspor yang bertambah Rp166 triliun, sehingga total ekspor pertanian nasional mencapai Rp765 triliun. Selain itu, pemerintah tengah menyiapkan program bantuan bibit gratis untuk sejumlah komoditas strategis, seperti kakao, kelapa, tebu, dan komoditas perkebunan lainnya dengan cakupan lahan mencapai 870 ribu hektare.

Di sektor perkebunan, pemerintah melakukan penataan tata niaga sawit melalui penerapan kebijakan ekspor crude palm oil (CPO) satu pintu. Kebijakan ini diambil setelah ditemukan ketidaksesuaian antara harga tandan buah segar (TBS) sawit dengan kenaikan harga CPO global serta penguatan dolar AS.

"Saat ini harga TBS mulai kembali normal dan kami berharap dapat meningkat hingga 10 persen untuk memperkuat kesejahteraan petani sawit," kata Mentan Amran.

Ia menambahkan, kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan petani memperoleh harga yang lebih adil dan merasakan manfaat langsung dari perbaikan tata niaga komoditas perkebunan.

"Tidak mungkin capaian ini terjadi tanpa kerja keras petani dan nelayan Indonesia. Ini juga berkat keberpihakan Presiden dan Wakil Presiden terhadap sektor pertanian," tegas Mentan Amran.

Ke depan, pemerintah akan terus mendorong percepatan hilirisasi sektor pertanian dan perkebunan guna meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu kekuatan pangan dunia. (Adv/*)