Mentan Amran Laporkan Ketahanan Pangan ke Presiden, Hilirisasi Pertanian Dipercepat

Pers Pangannews

15 jam yang lalu

Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman. (Foto: Istimewa)

Pangannews.id - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa kondisi pangan nasional saat ini berada dalam situasi aman dan terkendali, meskipun dunia menghadapi ancaman perubahan iklim ekstrem.

Dalam rapat terbatas yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (18/6/2026), Presiden juga memberikan arahan agar program hilirisasi pertanian dan perkebunan dipercepat guna meningkatkan kesejahteraan petani, memperkuat perekonomian daerah, serta menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan.

Salah satu poin penting yang disampaikan Mentan Amran adalah kuatnya cadangan pangan nasional. Saat ini stok beras nasional tercatat sekitar 5,2 juta ton. Selain itu, standing crop diperkirakan mencapai 10–11 juta ton, sementara cadangan beras yang tersimpan di rumah tangga, hotel, dan restoran diperkirakan sekitar 12,5 juta ton.

"Artinya dengan cadangan ini, tiga-tiganya, itu bisa 10-11 bulan ke depan. Anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April 2027 itu cukup, sedangkan bulan Maret 2027 itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya," kata Mentan Amran.

Menurutnya, ketersediaan cadangan pangan yang memadai menjadi faktor penting dalam menghadapi potensi gangguan produksi akibat perubahan iklim. Dengan adanya panen raya yang diproyeksikan berlangsung pada Maret 2027, pemerintah optimistis kebutuhan pangan masyarakat tetap dapat terpenuhi.

Untuk menjaga ketahanan pangan nasional, pemerintah terus menjalankan berbagai program adaptasi perubahan iklim, seperti pembangunan embung, irigasi perpompaan, sumur dalam, pompanisasi, optimalisasi lahan rawa, hingga percepatan program cetak sawah baru. Program optimalisasi lahan bahkan berhasil meningkatkan indeks pertanaman di sejumlah wilayah dari satu kali menjadi dua hingga tiga kali panen dalam setahun.

"Ini semua bisa memitigasi risiko. Sekali lagi insya Allah untuk pangan dalam kondisi aman," ujarnya.

Selain fokus pada ketahanan pangan, Presiden Prabowo juga menaruh perhatian besar pada percepatan hilirisasi sektor pertanian dan perkebunan. Hilirisasi dinilai menjadi langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah komoditas, memperbesar pendapatan petani, serta membuka peluang kerja baru di berbagai daerah.

Kementerian Pertanian bersama BUMN Pangan saat ini mempercepat pengembangan sejumlah komoditas unggulan, antara lain kakao, kopi, jambu mete, kelapa, dan tebu. Program pengembangan perkebunan rakyat tersebut mencakup lahan seluas sekitar 870 ribu hektare yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Papua sebagai salah satu daerah prioritas pembangunan pertanian.

Mentan Amran mengungkapkan bahwa dukungan pemerintah untuk Papua terus meningkat. Pada tahun ini, nilai bantuan mencapai Rp3,2 triliun, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sekitar Rp2 triliun. Bantuan tersebut disalurkan dalam bentuk alat dan mesin pertanian, pengembangan lahan sawah, serta berbagai sarana produksi lainnya.

"Kami laporkan kepada Bapak Presiden, beliau mengatakan untuk lanjutkan bantuan ini. Ini bantuan langsung ke rakyat, traktor, kemudian sawah, bahkan dari beberapa provinsi meminta cetak sawah ditambah," terang Mentan Amran.

Dalam upaya memperkuat hilirisasi, pemerintah juga mempercepat pembangunan industri pengolahan berbasis komoditas perkebunan. Salah satu yang menjadi fokus adalah hilirisasi kelapa melalui pembangunan pabrik pengolahan di beberapa daerah sentra produksi.

"Selanjutnya hilirisasi kita kejar. Hilirisasi kelapa, pabriknya sudah terbangun di Maluku Utara satu, insyaallah tahun ini mudah-mudahan selesai dua kemudian di Morowali satu, dan Indragiri Hilir," ujarnya.

Menurut Amran, Presiden Prabowo secara khusus meminta agar hilirisasi terus dipercepat karena manfaatnya akan langsung dirasakan masyarakat, baik melalui peningkatan pendapatan petani maupun terbukanya peluang usaha dan lapangan kerja baru.

"Beliau memberikan arahan, memberikan petunjuk ditindaklanjuti, diwaspadai El Nino Godzilla kemudian hilirisasi dipercepat dan insyaallah sektor perkebunan yang tadi 870 ribu hektare itu untuk rakyat seluruh Indonesia, untuk petani kita, itu hibah dan menciptakan lapangan kerja baru," ucapnya.

Dalam laporan yang sama, Mentan Amran juga menyampaikan perkembangan harga tandan buah segar (TBS) sawit yang sebelumnya mengalami penurunan meskipun harga CPO dunia dan nilai tukar dolar AS meningkat. Kondisi tersebut dinilai merugikan petani plasma sawit.

Menindaklanjuti arahan Presiden, Kementerian Pertanian telah mengumpulkan perusahaan-perusahaan sawit untuk mempercepat pemulihan harga TBS. Pemerintah juga berkoordinasi dengan aparat penegak hukum guna memastikan tidak ada praktik yang merugikan petani.

"Kami minta, jangan bermain-main, jangan korbankan rakyat. Ada petani plasma itu 15 juta, dengan seluruh keluarganya diperkirakan mencapai 30 juta jiwa. Bapak Presiden mengarahkan agar pemerintah berpihak kepada petani plasma sawit," tegas Mentan Amran.

Ia menyebutkan bahwa sebagian besar perusahaan telah menyesuaikan harga pembelian TBS dan kondisi di tingkat petani terus menunjukkan perbaikan.

"Sekarang harga TBS sudah hampir normal, tinggal sedikit lagi mungkin 5 persen, tapi kami yakin satu minggu ke depan itu sudah pulih kembali," ujarnya.

Pada sektor peternakan, pemerintah juga melakukan berbagai langkah untuk menjaga stabilitas harga ayam dan telur melalui koordinasi dengan para pelaku usaha peternakan. Selain itu, Kementerian Pertanian bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk meningkatkan pemanfaatan telur dan daging ayam dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna membantu penyerapan hasil produksi peternak.

Sementara itu, pada sektor hortikultura, pemerintah terus mendorong percepatan penanaman bawang putih sebagai bagian dari strategi mengurangi ketergantungan terhadap impor sekaligus memperkuat produksi dalam negeri.

Mentan Amran menegaskan bahwa Indonesia semakin dekat menuju swasembada pangan. Dari 11 komoditas pangan strategis nasional, sebagian besar telah mencapai swasembada bahkan beberapa di antaranya telah mampu menembus pasar ekspor. Pemerintah juga tidak lagi menerbitkan izin impor beras medium, sementara stok beras nasional yang mencapai 5,2 juta ton telah melampaui kapasitas penyimpanan Bulog.

"Jadi kami ingin supaya tenang, pangan tersedia, dan satu lagi, beras bukan lagi penyumbang inflasi utama. Ini sudah dua tahun berturut-turut," pungkasnya. (Adv/*)