Pemprov Papua Barat Daya Kembangkan Skema Kredit dan Perdagangan Karbon

Pers Pangannews

Senin, 27 Oktober 2025 17:26 WIB

Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan (LHKP) Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu. (Foto : Facebook Informasi LHKP Papua Barat Daya)

Pangannews.id - Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (PBD) mulai mengembangkan skema kredit dan perdagangan karbon untuk membuka sumber pendanaan baru di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan (LHKP) Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu, mengatakan tutupan hutan di wilayahnya mencapai 89 persen dengan tingkat deforestasi yang tergolong rendah.

Kondisi itu menjadi modal penting untuk menarik pendanaan iklim dari berbagai lembaga nasional maupun internasional.

“Potensi hutan kita luar biasa. Ini menjadi modal utama untuk menarik pendanaan iklim agar masyarakat adat bisa ikut menikmati hasilnya,” ujar Julian, dikutip dari Antara.

Ia menjelaskan, skema kredit dan jual beli karbon menjadi langkah strategis untuk memperluas sumber pembiayaan bagi pelestarian hutan.

Ia menegaskan, keterbatasan dana daerah membuat pemerintah harus mencari terobosan pendanaan nonkonvensional agar program lingkungan juga memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat.

“Kita tidak bisa terus bergantung pada APBD, karena nilainya terbatas. Hutan Papua punya potensi ekonomi besar jika dikelola dengan bijak melalui mekanisme karbon,” katanya.

Menurutnya, inisiatif ini muncul dari kesadaran bahwa masyarakat adat Papua hidup di tengah kekayaan alam yang melimpah, tetapi masih banyak yang hidup dalam keterbatasan ekonomi.

Karena itu, Pemprov Papua Barat Daya bertekad menjadikan pengelolaan hutan berbasis karbon sebagai instrumen untuk menurunkan kemiskinan dan menjaga keberlanjutan lingkungan.

Sebagai tahap awal, Dinas LHKP telah menggelar diskusi bersama sejumlah mitra potensial untuk menyiapkan implementasi skema karbon berbasis yurisdiksi.

Pertemuan yang berlangsung di Kabupaten Sorong pada 27 Oktober 2025 itu membahas kesiapan teknis provinsi dalam mengelola pendanaan iklim serta memastikan manfaatnya sampai ke masyarakat.

Julian mencontohkan, salah satu program yang sudah berjalan adalah REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) dengan dukungan dana sekitar Rp17 miliar yang dikelola lembaga Penabulu.

Program ini telah berlangsung selama satu setengah tahun, mencakup penyusunan petunjuk teknis hingga implementasi kegiatan di lapangan.

Selain itu, Pemprov juga menyiapkan strategi menuju “FOLU Net Sink 2030”, sebuah komitmen nasional untuk menurunkan emisi di sektor kehutanan dan penggunaan lahan melalui konservasi, rehabilitasi, serta pengelolaan hutan berkelanjutan.

Julian menegaskan, pendekatan baru dalam kebijakan kehutanan di Papua Barat Daya harus menempatkan masyarakat adat sebagai subjek utama pembangunan. Menurutnya, pelestarian hutan hanya bisa berhasil bila memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi warga.

“Kami tidak ingin meninggalkan air mata, tetapi menjadikannya mata air bagi kesejahteraan masyarakat lewat kebijakan kehutanan dan lingkungan,” ungkapnya.

Ia menyadari perubahan tidak bisa terjadi seketika, melainkan memerlukan kerja sama lintas sektor, mulai dari pemerintah, lembaga donor, hingga komunitas adat di tingkat kampung.

“Perubahan butuh waktu dan kesabaran. Tapi kami yakin dalam lima sampai sepuluh tahun ke depan, masyarakat adat bisa benar-benar sejahtera berkat pengelolaan hutan,” pungkasnya.

Editor : Adi Permana