DPRD Kalsel Usulkan Asuransi Perikanan dan BPJS untuk Nelayan

Pers Pangannews

Selasa, 10 Februari 2026 10:11 WIB

DPRD Kalsel usulkan asuransi perikanan dan bpjs untuk nelayan. (Foto : Pixabay)

Pangannews.id - Banjir dan cuaca ekstrem yang kerap melanda Kalimantan Selatan (Kalsel) dalam beberapa tahun terakhir dinilai semakin mengancam keberlangsungan usaha perikanan. Kondisi tersebut mendorong DPRD Kalsel mengusulkan skema perlindungan khusus bagi nelayan dan pembudidaya ikan.

Anggota Komisi II DPRD Kalsel Firman Yusi menyampaikan perlunya asuransi budidaya perikanan serta kepesertaan BPJS bagi nelayan tangkap. Menurutnya, jaminan sosial menjadi kebutuhan mendesak di tengah tingginya risiko usaha akibat perubahan iklim.

“Baik BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan perlu diakses oleh nelayan. Selama ini mereka sangat rentan saat terjadi bencana atau cuaca buruk,” kata Firman.

Usulan tersebut disampaikan Firman dalam Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Kalsel Tahun 2027 yang digelar di Banjarbaru, Kamis (5/2/2026). Dalam forum itu, ia menyoroti dampak banjir besar yang berulang terhadap sektor perikanan.

Ia menilai perubahan iklim telah meningkatkan frekuensi dan intensitas bencana, yang berujung pada kerusakan sarana produksi, penurunan kualitas air, hingga kematian massal ikan. Kondisi tersebut membuat banyak pelaku usaha perikanan terancam kehilangan mata pencaharian.

Firman mencontohkan sejumlah kejadian di Kabupaten Barito Kuala, di mana keramba jebol dan tambak meluap akibat banjir. Di sisi lain, nelayan tangkap juga sering terpaksa berhenti melaut karena cuaca ekstrem.

“Kerugian ini tidak bisa terus-menerus ditutup hanya dengan bantuan sosial. Pemerintah perlu menyiapkan perlindungan yang lebih sistematis melalui asuransi dan jaminan sosial,” ujarnya.

Dalam usulannya, Firman mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel untuk memprogramkan atau memberikan subsidi premi asuransi bagi pembudidaya ikan di keramba, kolam, maupun tambak. Asuransi tersebut diharapkan dapat menanggung kerugian akibat banjir, kekeringan, maupun wabah penyakit.

Selain itu, ia juga mengusulkan fasilitasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan tangkap, khususnya nelayan kecil dan tradisional. Program ini dinilai penting untuk memberikan perlindungan saat terjadi kecelakaan kerja, kehilangan penghasilan sementara, hingga risiko kematian.

“Banyak nelayan tidak memiliki jaminan apa pun ketika tidak bisa melaut. Ini yang perlu segera dibenahi,” kata Firman.

Tak hanya soal perlindungan finansial, legislator dua periode itu juga menekankan pentingnya diversifikasi sumber penghasilan bagi nelayan. Ia mendorong adanya pelatihan dan pendampingan usaha alternatif, seperti budidaya rumput laut, pengolahan hasil perikanan, hingga usaha berbasis darat.

Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi penyangga ekonomi ketika cuaca ekstrem membuat aktivitas melaut terhenti.

Firman berharap usulan tersebut dapat dibahas secara serius dalam perencanaan anggaran dan program kerja organisasi perangkat daerah terkait, seperti Dinas Kelautan dan Perikanan serta Dinas Tenaga Kerja.

“Tujuan akhirnya adalah membangun ketahanan ekonomi masyarakat pesisir dan perairan Kalsel agar lebih siap menghadapi ketidakpastian iklim di masa depan,” ujarnya.

Editor : Adi Permana