Pemerintah Investigasi Makalah yang Usulkan MBG Masuk Nominasi Nobel Perdamaian

Pers Pangannews

16 jam yang lalu

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari. (Foto : Bappenas)

Pangannews.id - Pemerintah menyelidiki kemunculan sebuah makalah yang mengusulkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai kandidat Nobel Perdamaian 2026.

Dokumen tersebut belakangan viral di media sosial karena mencantumkan nama Presiden Prabowo Subianto sebagai salah satu penulis serta melampirkan surat yang mengatasnamakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari mengatakan pemerintah masih mendalami asal-usul dokumen tersebut.

"Lagi investigasi," kata Qodari di Kantor Bakom RI, Jakarta, Rabu (5/8/2026).

Makalah berjudul Nobel Peace Prize 2026 Free Meal Program by The National Nutrition Agency: Building Smart Business for Food Security Industry and Indonesia's Economic Growth diketahui diunggah di laman SSRN (Social Science Research Network).

Setelah beredar luas di media sosial, isi dokumen itu memicu perhatian publik karena menyebut program MBG layak diusulkan sebagai penerima Nobel Perdamaian.

Terpisah, Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Benni Irawan mengatakan pihaknya juga tengah mengklarifikasi dokumen tersebut, terutama terkait surat Kemendagri bernomor ND/KIE/001/I/2026 yang dilampirkan dalam makalah.

Menurut Benni, Kemendagri belum dapat memastikan apakah surat tersebut merupakan dokumen resmi yang diterbitkan secara kelembagaan.

"Sekarang lagi diklarifikasi, apakah itu memang Kemendagri secara kelembagaan atau bagaimana. Kemudian apakah surat yang disampaikan itu benar dari Kemendagri atau apa, kita pastikan dulu," ujarnya.

Kemendagri juga menelusuri pencantuman nama salah seorang pegawai yang disebut dalam makalah. Koordinasi telah dilakukan dengan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) karena nama tersebut sempat dikaitkan dengan kampus tersebut.

"Hasil klarifikasi dari IPDN menyatakan dokumen itu bukan berasal dari IPDN. Kami sudah menghubungi Pak Rektor dan dipastikan bukan dari IPDN," kata Benni.

Ia menjelaskan, memang terdapat seorang staf bernama Ashar yang bertugas di Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum). Karena itu, Ditjen Polpum kini melakukan klarifikasi internal untuk memastikan keterlibatan yang bersangkutan.

"Sejauh ini saya belum mendapat hasil klarifikasi. Belum ada pembaruan," ujarnya.

Makalah tersebut menjadi perbincangan setelah sejumlah akun media sosial mengunggah cuplikan isinya.

Bahkan, beberapa akun mengklaim terdapat lebih dari satu makalah yang disusun untuk mendukung usulan agar program MBG masuk dalam nominasi Nobel Perdamaian.

Hingga kini pemerintah masih menelusuri keaslian dokumen beserta surat yang dilampirkan, termasuk pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunannya.

Editor : Adi Permana