DPR Usulkan Singkong Jadi Alternatif Gandum Impor

Pers Pangannews

2 jam yang lalu

Singkong memiliki potensi untuk masuk ke industri pangan.

Pangannews.id - Ketergantungan Indonesia terhadap gandum impor dinilai bisa ditekan dengan memperbesar pemanfaatan komoditas pangan lokal. Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo mendorong singkong dikembangkan sebagai salah satu bahan baku pengganti gandum, termasuk untuk produk seperti mi dan makanan olahan.

Menurut Firman, pengembangan komoditas lokal perlu berjalan beriringan dengan upaya menjaga keberlanjutan swasembada pangan. Singkong dinilai memiliki potensi untuk masuk ke industri pangan sehingga tidak hanya menjadi komoditas pertanian, tetapi juga alternatif bahan baku yang selama ini bergantung pada impor.

"Supaya terjadi sustainable pada swasembada dari delapan komoditi, hendaknya dari delapan komoditi termasuk singkong itu ditetapkan harga pemerintah saja seperti seperti beras. Kemudian inovasi terhadap masalah bahan baku impor seperti gandum, itu kan bisa diganti dengan sorgum," kata Firman seusai Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR dan DPD RI Tahun 2026 di Jakarta, Jumat (14/8/2026) kemarin.

Ia menyebut singkong dapat dimanfaatkan untuk berbagai produk pangan. Pengembangan bahan baku lokal tersebut juga dapat dilakukan bersama dengan sorgum yang dinilai memiliki potensi menggantikan gandum.

"Padahal sorgum itu di mana-mana bisa untuk mengganti bahan baku untuk mie dan kemudian untuk kue dan sebagainya. Bahkan di China, singkong sudah dipakai untuk pengganti bahan mie," ujarnya.

Firman menilai penggunaan singkong dan sorgum sebagai bahan baku industri pangan berpotensi mengurangi kebutuhan impor sekaligus menghemat devisa negara. Ia menyebut impor gandum Indonesia mencapai sekitar 2 juta ton per tahun.

"Kalau itu dilakukan maka penghematan devisa itu akan cukup besar. Karena kita sekarang ini untuk gandum itu kan impornya sampai 2 juta ton kalau enggak salah per tahun," tuturnya.

Namun, menurut Firman, pengembangan singkong harus dibarengi kepastian bagi petani. Ia mengusulkan pemerintah menetapkan harga singkong sehingga petani memiliki kepastian dalam menjalankan usaha taninya dan terdorong meningkatkan produksi.

Skema harga itu, kata dia, dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah karena tidak semua provinsi merupakan sentra produksi singkong.

Kebijakan tersebut disebut telah disampaikan kepada pemerintah. Firman mengatakan pembahasan mengenai singkong juga telah dikoordinasikan antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Dalam Negeri.

"Itu ada kebijakan yang udah kita sampaikan kepada pemerintah dan konon katanya Menteri Pertanian (Andi Amran Sulaiman) udah mengadakan rapat dengan Kementerian Dalam Negeri," jelasnya.

Selain persoalan harga, Firman meminta aturan mengenai rafaksi singkong disempurnakan. Menurut dia, penilaian terhadap hasil panen perlu dilakukan secara lebih adil sehingga petani memperoleh perlindungan yang lebih baik.

Penguatan kebijakan tersebut diharapkan dapat membuat singkong semakin banyak dimanfaatkan sebagai bahan baku pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.

Editor : Adi Permana