Cadangan BBM Nasional Hanya 20–23 Hari, Pakar UGM: Ini Alarm Ketahanan Energi

Pers Pangannews

Jumat, 13 Maret 2026 11:21 WIB

Cadangan BBM nasional hanya 20–23 hari, Pakar UGM: ini alarm ketahanan energi. (Foto : Ilustrasi/Pertamina)

Pangannews.id - Ketegangan geopolitik di Timur Tengah mulai memunculkan kekhawatiran terhadap ketahanan energi Indonesia. Pemerintah mencatat cadangan operasional bahan bakar minyak (BBM) nasional saat ini hanya mampu bertahan sekitar 20 hingga 23 hari, jauh di bawah standar ketahanan energi yang secara internasional mencapai sekitar 90 hari.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebelumnya mengungkapkan kondisi tersebut di tengah potensi gangguan pasokan minyak dunia akibat konflik di kawasan Timur Tengah. Situasi ini memicu kekhawatiran di masyarakat, terutama menjelang periode mudik Idul Fitri yang biasanya diiringi lonjakan konsumsi BBM.

Di sejumlah daerah bahkan mulai muncul fenomena panic buying. Laporan dari beberapa wilayah di Sumatera Utara dan Jawa Tengah menunjukkan masyarakat berbondong-bondong mengisi bahan bakar di SPBU untuk mengantisipasi kemungkinan gangguan pasokan.

Dilansir dari laman resmi UGM, Dewan Pengarah Pusat Studi Energi (PSE) Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Deendarlianto, menilai menipisnya cadangan BBM tersebut harus menjadi peringatan bagi pemerintah untuk memperbaiki strategi ketahanan energi nasional.

Menurutnya, kondisi ini tidak lepas dari tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak mentah. Produksi domestik saat ini dinilai masih jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan energi nasional yang terus meningkat.

“Produksi minyak mentah kita tidak sampai 700 ribu barel per hari, sementara kebutuhan nasional sekitar 1,5 juta barel per hari. Artinya, kita masih harus mengimpor dalam jumlah besar untuk menutup kebutuhan tersebut,” ujar Deendarlianto, Kamis (12/3/2026).

Ketergantungan pada impor tersebut membuat Indonesia sangat rentan terhadap gejolak geopolitik global. Gangguan distribusi energi akibat konflik di kawasan Timur Tengah, termasuk ketegangan yang melibatkan Iran, berpotensi memicu keterlambatan pasokan sekaligus kenaikan harga minyak dunia.

“Kita sangat bergantung pada impor. Ketika terjadi konflik atau gangguan jalur distribusi, pasokan bisa terganggu dan harga minyak internasional ikut naik,” kata dosen Teknik Mesin UGM tersebut.

Meski demikian, Deendarlianto menilai situasi ini juga dapat menjadi momentum bagi pemerintah untuk mempercepat pengembangan energi terbarukan. Selama ini, menurut dia, pengembangan energi alternatif sering terhambat karena harga energi fosil masih relatif lebih murah.

Ia mendorong percepatan implementasi kebijakan energi baru seperti program biodiesel B40, yang menggunakan campuran 40 persen minyak sawit, serta pengembangan bioetanol E10 berbahan baku singkong atau tebu. Langkah tersebut dinilai dapat secara bertahap mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar.

“Ketika harga minyak dunia naik, energi terbarukan menjadi lebih kompetitif. Ini peluang bagi pemerintah untuk mempercepat pengembangan biodiesel, bioetanol, maupun energi alternatif lainnya,” ujarnya.

Selain itu, kenaikan harga minyak dunia juga dinilai dapat menjadi momentum untuk memperkuat riset dan pengembangan teknologi energi. Deendarlianto menilai kolaborasi antara perguruan tinggi dan industri perlu diperkuat agar hasil riset tidak berhenti pada tahap akademik, tetapi bisa diterapkan secara industri.

“Hilirisasi dari riset dasar menuju riset terapan harus dipercepat, terutama di sektor energi terbarukan,” katanya.

Namun pada akhirnya, menurut dia, keberhasilan memperkuat ketahanan energi nasional sangat bergantung pada arah kebijakan pemerintah. Keputusan politik yang berani dinilai menjadi faktor penting agar Indonesia dapat keluar dari ketergantungan pada energi impor.

“Ini momentum bagi dunia riset dan perguruan tinggi untuk mempercepat penelitian terapan di bidang energi terbarukan agar bisa segera diimplementasikan secara industri,” ujarnya.

Editor : Adi Permana