DPR: Kenaikan Harga BBM Nonsubsidi Tak Berdampak Besar di Papua Barat

Pers Pangannews

11 jam yang lalu

BPH Migas dan Komisi XII DPR meninjau SPBU di Teluk Bintuni, Papua Barat, Senin (27/4/2026). (Foto : Humas BPH Migas)

Pangannews.id - Aduan masyarakat terkait penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi di Papua Barat memicu pengawasan langsung oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bersama Komisi XII DPR RI. Pengecekan dilakukan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kabupaten Teluk Bintuni.

Pengawasan difokuskan pada distribusi BBM subsidi dan kompensasi, seperti solar dan Pertalite, mulai dari prosedur penyaluran hingga kesesuaian kualitas dan volume.

Anggota Komite BPH Migas Bambang Hermanto menegaskan, pemeriksaan juga menyasar aspek transaksi untuk memastikan penyaluran tepat sasaran.

“Kami tidak hanya melihat stok dan kualitas BBM, tetapi juga memeriksa data transaksi untuk memastikan penyaluran sesuai ketentuan,” kata Bambang, Selasa (28/4/2026).

Ia menyebut hasil verifikasi di lapangan akan menjadi dasar tindak lanjut atas laporan masyarakat, termasuk kemungkinan pemberian sanksi bila ditemukan pelanggaran.

“Jika terbukti ada penyimpangan, tentu akan ada sanksi. Semua harus dibuktikan secara otentik,” ujarnya.

Selain pengawasan langsung, BPH Migas mendorong penguatan sistem distribusi melalui pemanfaatan aplikasi XStar. Sistem ini digunakan untuk penerbitan surat rekomendasi bagi kelompok pengguna tertentu, seperti petani dan nelayan.

Pemerintah daerah diminta segera mengoptimalkan penggunaan sistem tersebut agar pengendalian BBM subsidi lebih tepat sasaran.

Di sisi lain, Komisi XII DPR juga memantau dampak kenaikan harga BBM nonsubsidi di wilayah Papua Barat. Anggota Komisi XII DPR RI Alfons Manibui menilai dampaknya relatif kecil bagi masyarakat setempat.

“Dari hasil pantauan kami, kenaikan harga BBM tertentu tidak terlalu signifikan pengaruhnya di Tanah Papua,” kata Alfons.

Sementara itu, Anggota Komisi XII DPR RI Cheroline Chrisye Makalew menyebut kondisi distribusi BBM di Papua Barat mulai membaik. Antrean yang sebelumnya sempat terjadi kini berangsur hilang.

Ia mengapresiasi kerja sama berbagai pihak dalam menjaga ketersediaan energi di wilayah tersebut.

Dalam kunjungan itu, rombongan juga menggelar rapat koordinasi dengan Bupati Teluk Bintuni Yohanis Manibuy. Pemerintah daerah berharap pengawasan ini mampu memastikan distribusi BBM tetap lancar.

“Harapan kami, kebutuhan BBM masyarakat selalu terpenuhi dan antrean tidak terjadi agi,” ujar Yohanis.

Sebelumnya, pengawasan serupa juga dilakukan di Manokwari sebagai bagian dari rangkaian pemantauan distribusi BBM di Papua Barat.

Editor : Adi Permana