Pangan dari Luar Daerah Bikin Harga Mahal, Papua Barat Daya Diminta Perkuat Produksi Lokal

Pers Pangannews

16 jam yang lalu

Papua Barat Daya diminta perkuat produksi local. (Foto : Pixabay)

Pangannews.id - Ketergantungan Papua Barat Daya terhadap pasokan pangan dari luar daerah ikut membuat harga sejumlah komoditas di wilayah itu lebih mahal. Biaya transportasi, terutama angkutan laut, menjadi salah satu komponen yang akhirnya dibebankan kepada konsumen.

Anggota Komisi IV DPR RI Robert Joppy Kardinal mendorong pemerintah memperbesar produksi pangan di Papua Barat Daya agar kebutuhan masyarakat tidak terlalu bergantung pada pasokan dari daerah sentra produksi di Pulau Jawa maupun Sulawesi.

“Kalau kita datangkan dari Makassar atau Pulau Jawa, ongkosnya sudah berapa. Biaya angkutan laut itu pada akhirnya masyarakat yang membayar,” kata Robert di Sorong, Jumat (7/8/2026).

Menurutnya, salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah memperluas areal pertanian melalui program cetak sawah baru. Dengan bertambahnya produksi beras dari dalam daerah, biaya distribusi yang selama ini muncul karena mendatangkan beras dari luar dapat ditekan.

“Kita dukung pemerintah untuk cetak sawah baru supaya semakin banyak beras dihasilkan dari Provinsi Papua Barat Daya. Berarti beras pasti lebih murah,” ujarnya.

Robert menilai Papua Barat Daya memiliki lahan yang masih dapat dikembangkan untuk produksi pangan. Potensi tersebut perlu diikuti dengan dukungan sarana produksi dan pendampingan agar lahan yang tersedia benar-benar menghasilkan komoditas yang dibutuhkan masyarakat.

Pengembangan produksi tidak harus terbatas pada sawah. Robert juga mendorong budidaya tanaman pangan yang menyesuaikan karakteristik lahan setempat, termasuk padi gogo atau padi ladang.

Dengan memperbanyak sumber produksi di dalam wilayah, kebutuhan pangan diharapkan dapat dipenuhi lebih dekat dengan konsumen sehingga ketergantungan terhadap pasokan dari luar dan biaya distribusinya dapat dikurangi.

Komoditas lain yang menjadi perhatian adalah telur ayam. Harga telur di Sorong dinilai masih relatif tinggi dibandingkan daerah sentra produksi di Pulau Jawa.

Selain distribusi, biaya pakan dan bibit yang masih banyak didatangkan dari luar daerah turut memengaruhi biaya produksi.

“Kalau produksi telur kita semakin banyak, mungkin harganya bisa turun,” kata Robert.

Karena itu, penguatan kelompok tani dan peternak lokal dinilai penting agar produksi pangan tidak hanya bertumpu pada satu komoditas. Produksi telur yang meningkat, misalnya, dapat mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar sekaligus memangkas sebagian beban distribusi.

Di tengah upaya meningkatkan produksi, Robert juga menyoroti kebutuhan petani terhadap sarana pendukung, terutama pompa air. Kondisi musim kering membuat ketersediaan air menjadi persoalan yang perlu segera diantisipasi agar kegiatan pertanian tidak terganggu.

“Ini saatnya mereka membutuhkan, terutama pompa air. Jangan ditunda tiga bulan baru dibagikan. Sekarang waktunya,” ujarnya.

Menurut Robert, bantuan pertanian yang sudah dialokasikan pemerintah harus segera dimanfaatkan ketika masyarakat memang membutuhkannya. Penyaluran yang terlambat berisiko membuat bantuan tidak efektif menjawab persoalan di lapangan.

Ia mengatakan pengawasan terhadap bantuan pertanian juga menjadi bagian dari tugas DPR. Bukan hanya memastikan anggaran tersedia, DPR perlu melihat apakah bantuan benar-benar sampai kepada kelompok tani dan digunakan untuk meningkatkan produksi.

“Kita datang untuk melihat, bantuan ini sampai atau tidak. Kelompok taninya ada, alat pertaniannya ada dan dimanfaatkan,” katanya.

Robert mengingatkan masyarakat penerima bantuan untuk menjaga dan memanfaatkan sarana pertanian secara optimal. Sebab, bantuan tersebut berasal dari anggaran negara yang salah satunya bersumber dari penerimaan pajak masyarakat.

Editor : Adi Permana