Pengamat: Surplus Beras Tak Otomatis Bikin Harga Terjangkau

Pers Pangannews

12 jam yang lalu

Harga beras masih tinggi di sejumlah wilayah.

Pangannews.id - Surplus produksi beras secara nasional belum otomatis membuat seluruh masyarakat bisa mendapatkan beras dengan harga terjangkau. Persoalan distribusi, terutama ke wilayah terpencil dan pulau-pulau kecil, masih menjadi tantangan.

Pengamat pertanian Center of Reform on Economics (CORE) Eliza Mardian mengatakan ketersediaan beras secara nasional dan tingginya cadangan beras pemerintah (CBP) belum tentu diikuti pemerataan pasokan hingga ke daerah-daerah yang sulit dijangkau.

Menurut Eliza, gangguan distribusi di sejumlah wilayah terpencil dapat membuat harga beras di tingkat konsumen melonjak tajam. Dalam kondisi tertentu, harga bahkan bisa mencapai Rp25.000-Rp30.000 per kilogram.

“Namun, faktanya harga di tingkat konsumen di wilayah terpencil masih bisa melonjak tajam,” kata Eliza dikutip dari Antara.

Kondisi itu terjadi di tengah proyeksi surplus produksi beras nasional. Berdasarkan neraca pangan Kementerian Pertanian, produksi beras pada 2026 diperkirakan mencapai 34,77 juta ton, sedangkan kebutuhan nasional diproyeksikan 31,10 juta ton. Dengan demikian, terdapat surplus sekitar 3,67 juta ton.

Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang diakses Senin (24/8/2026) juga menunjukkan rata-rata harga beras kualitas medium I secara nasional sebesar Rp16.500 per kilogram.

Namun, harga di sejumlah wilayah Indonesia timur tercatat lebih tinggi. Di Maluku, misalnya, harga rata-rata beras medium I mencapai Rp17.600 per kg dan di Maluku Utara Rp18.000 per kg. Sementara di Papua mencapai Rp19.350 per kg.

Harga yang lebih tinggi tercatat di Kabupaten Jayawijaya, yakni Rp23.500 per kg. Di Kabupaten Mimika, harga beras mencapai Rp19.500 per kg.

Eliza menilai persoalan tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan ketersediaan beras, tetapi juga rantai distribusi antarpulau, biaya logistik, keterbatasan fasilitas penyimpanan di daerah, hingga struktur pasar yang masih terbatas di wilayah terpencil.

Karena itu, menurut dia, ketahanan pangan tidak cukup dilihat dari jumlah beras yang tersedia secara nasional. Akses masyarakat, keterjangkauan harga, dan stabilitas pasokan juga menjadi bagian penting.

Eliza mendorong pemerintah memperkuat sistem distribusi pangan secara lebih sistematis. Upaya tersebut antara lain dapat dilakukan dengan menambah fasilitas penyimpanan di kabupaten-kabupaten terpencil, menjalankan operasi pasar secara rutin dan terukur, serta memperbaiki konektivitas antarpulau.

Editor : Adi Permana