Disertasi UI Pertama Secutities Crowdfunding: Indeks Maturitas SCF dan Usulan Pembagian Peran Pusat–Daerah

Pers Pangannews

3 jam yang lalu

Sidang Terbuka Promosi Doktor di Kampus Universitas Indonesia Salemba, Kamis (13/8/2026). (Foto : dok .UI)

Pangannews.id - Pembenahan ekosistem keuangan digital sering berhenti pada seruan klasikal: perkuat regulasi, tingkatkan literasi, perluas infrastruktur. Yang jarang tersedia adalah alat untuk mengukur sudah sampai di mana posisi sebuah ekosistem berada dan apa langkah berikutnya.

Kekosongan itu coba diisi Dr.Dede Suryanto melalui disertasi yang dipertahankannya pada Sidang Terbuka Promosi Doktor di Kampus Universitas Indonesia Salemba, Kamis (13/8/2026).

Sidang dipimpin Direktur Sekolah Pascasarjana Pembangunan Berkelanjutan (SPPB) UI, Prof. Dr. Drs. Supriatna, M.T., dengan Promotor Prof. Ir. Bernardus Yuliarto Nugroho, Ph.D., MSM., dan Ko-Promotor Dr. Nur Fatwa, S.E., M.M. Promovendus merupakan pengajar Program Pendidikan Vokasi UI yang juga praktisi keuangan.

Ia mengajukan Indeks Maturitas Ekosistem SCF, disingkat IMES. Indeks ini memetakan posisi ekosistem urun dana berbasis efek ke dalam empat tingkat yang sejajar dengan fase pertumbuhan ekosistem menurut Moore (1993), yaitu perintisan, ekspansi, kepemimpinan, hingga pembaruan mandiri.

Dengan begitu, arah pembenahan tidak lagi bertumpu pada intuisi, melainkan pada indikator dan parameter yang terukur.

IMES berdiri di atas kerangka enam pilar yang ia elaborasikan, mencakup infrastruktur, kolaborasi, inovasi, skalabilitas, kepatuhan, dan sinergi. Keenamnya bertumpu pada empat karakter dasar ekosistem berkelanjutan, yakni adaptif, integratif, inklusif, dan berkelanjutan.

Model semacam ini, mengikuti klasifikasi Gregor (2006), tergolong teori preskriptif, artinya tidak berhenti menjelaskan gejala tetapi memberi panduan bertindak bagi para aktor.

Bagian yang paling langsung menyentuh kebijakan adalah usulan pembagian kerja. Menurut Dede, urusan regulasi dan infrastruktur pasar sebaiknya tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat dan otoritas. Sementara pekerjaan daerah adalah menumbuhkan keunggulan UMKM lokal, memetakan potensi dana pemodal setempat, dan merawat kepercayaan berbasis komunitas serta budaya lokal.

“Daerah tidak perlu menunggu modal datang dari Jakarta. Yang dibutuhkan adalah memetakan potensi UMKM dan dana warganya sendiri, lalu mempertemukan keduanya,” ujarnya.

Gagasan itu berlanjut ke arah yang lebih ambisius. Dede menyoroti kontribusi UMKM terhadap ekspor nonmigas yang baru berkisar 15 hingga 16 persen, jauh tertinggal dibanding sumbangannya terhadap produk domestik bruto.

Di titik inilah ia melihat peluang SCF berfungsi ganda: bukan sekadar memperluas sumber pendanaan hingga menjangkau pemodal global, tetapi juga menjadi perantara agar produk UMKM Indonesia lebih terlihat oleh pasar dunia.

Rangkaian argumen tersebut bermuara pada Model Ekosistem Fintech SCF Berkelanjutan yang Terintegrasi Geografis atau MEFS-TG, yang menempatkan faktor geografis sebagai saluran transmisi antara pendanaan, manajemen risiko, dan penguatan ekosistem.

Model itu dibangun dari metode campuran, memadukan pengujian SEM-PLS atas persepsi 110 pemodal, analisis jaringan aktor, dan diskusi kelompok terarah pada tataran mikro, meso, serta makro.

Dari penelitian ini juga lahir sejumlah luaran akademik, meliputi publikasi internasional terindeks Scopus, publikasi nasional terakreditasi Sinta 2, prosiding konferensi internasional, bab buku, serta tiga hak kekayaan intelektual.

Menutup pemaparannya di hadapan akademisi dan pelaku industri fintech SCF, penjaminan, asuransi, pasar modal, dan perbankan yang hadir, Dede menyampaikan harapan agar model dan indeks yang disusunnya dapat menopang demokratisasi akses permodalan UMKM hingga ke pelosok, bukan berhenti sebagai dokumen akademik.

Kontribusi penelitian sesungguhnya, ia mengakui, baru dimulai ketika indeks maturitas itu dipakai otoritas, penyelenggara, dan pemerintah daerah untuk menilai posisi masing-masing dan menyusun langkah perbaikan yang konkret.(*/ADV)